Menjaga Persatuan dan Sikap ASN yang Tangguh terhadap Ekstremisme

Ringkasan

Dalam konteks kerja ASN, ketangguhan terhadap radikalisme berangkat dari komitmen pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan yang sah, dan fungsi ASN sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Nilai Loyal dalam BerAKHLAK menuntut kesetiaan pada dasar negara dan kepentingan bangsa, bukan keberpihakan pribadi atau kelompok. Sikap ini berjalan bersama sikap profesional: aparatur menghormati hak orang lain, menjaga netralitas dalam tugas, mematuhi hukum, dan tidak memakai jabatan untuk menyebarkan kebencian atau propaganda.

Penting untuk membedakan kekerasan, ajakan melakukan kekerasan, dukungan pada organisasi yang dilarang menurut ketentuan, dan perbedaan pendapat yang sah. Kritik terhadap kebijakan, diskusi akademik, atau pandangan politik yang disampaikan secara damai tidak otomatis berarti radikalisme atau ancaman. Pegawai tidak boleh menuduh seseorang berdasarkan agama, suku, pakaian, pergaulan, atau pendapat yang tidak disukainya. Penilaian harus bertumpu pada tindakan dan bukti konkret, bukan stereotip. Prinsip kehati-hatian ini melindungi hak warga sekaligus menjaga kredibilitas penanganan risiko.

Tanda risiko yang patut ditanggapi dapat berupa ajakan eksplisit untuk melakukan kekerasan, upaya merekrut rekan ke kelompok kekerasan, ancaman yang spesifik, atau penyebaran materi yang mendorong serangan terhadap orang karena identitasnya. Satu unggahan yang belum jelas konteksnya tidak selalu cukup untuk menarik kesimpulan; periksa apakah materi asli, siapa sumbernya, kapan dibagikan, dan apakah ada konteks atau klarifikasi. Jangan menyebarkan ulang konten tersebut untuk mengecamnya, karena tindakan itu dapat memperluas jangkauan dan membuka identitas pihak terdampak. Jika ada ancaman segera terhadap keselamatan, prioritaskan keselamatan dan hubungi jalur keamanan atau aparat yang berwenang sesuai prosedur.

Respons pegawai seharusnya tenang, faktual, dan melalui jalur resmi. Simpan informasi minimum yang relevan—waktu, media, konteks, dan tautan asli bila tersedia—tanpa mengakses akun pribadi orang lain, menyebarkan tangkapan layar ke grup umum, atau melakukan penyelidikan sendiri di luar kewenangan. Laporkan kepada atasan, unit kepegawaian, keamanan, atau mekanisme pelaporan yang ditetapkan instansi. Jelaskan apa yang dilihat dan apa yang belum diketahui; pisahkan observasi dari dugaan. Beri ruang kepada pihak terkait untuk diperiksa secara adil oleh pejabat berwenang. Kerahasiaan dan pembatasan akses mencegah fitnah, pembalasan, dan gangguan proses pemeriksaan.

Di media sosial, ASN tetap perlu berhati-hati karena perilaku digital dapat dikaitkan dengan jabatannya dan berdampak pada kepercayaan. Jangan membagikan propaganda kekerasan, ujaran yang mendehumanisasi kelompok, informasi yang belum terverifikasi, atau seruan untuk menyerang. Hindari juga membalas dengan ancaman atau penghinaan. Bila menemukan konten berisiko, gunakan mekanisme pelaporan platform dan prosedur kedinasan yang sesuai. Jangan memakai akun resmi, fasilitas kantor, atau waktu kedinasan untuk kampanye kelompok atau kepentingan politik pribadi. Bila ragu tentang netralitas atau batas komunikasi, konsultasikan dengan pejabat pembina atau unit terkait.

Membangun daya tahan organisasi tidak cukup dengan penindakan. Lingkungan kerja yang adil, terbuka, dan menghargai perbedaan mengurangi ruang bagi intimidasi dan polarisasi. Pimpinan perlu memastikan pegawai dapat menyampaikan kekhawatiran tanpa dipermalukan, menyediakan edukasi tentang nilai kebangsaan dan literasi digital, serta menangani pelanggaran secara konsisten. Pegawai dapat mendorong dialog yang berbasis fakta, menolak ajakan kekerasan, dan menawarkan cara menyampaikan perbedaan secara damai. Loyalitas kepada negara tidak menuntut kebencian kepada kelompok lain; justru semangat persatuan berarti melindungi hak, keselamatan, dan martabat seluruh warga.

Perilaku yang dinilai tinggi

• Menjaga komitmen pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah dalam tindakan kedinasan.
• Membedakan kritik damai dari ajakan kekerasan atau ancaman berdasarkan bukti, bukan identitas.
• Menolak ajakan kekerasan tanpa membalas dengan ujaran kebencian atau provokasi.
• Memverifikasi konteks informasi digital dan tidak meneruskan propaganda atau rumor.
• Mencatat fakta minimum dan melaporkan melalui jalur resmi, terutama bila ada risiko keselamatan.
• Menjaga kerahasiaan, hak pihak terkait, dan kewenangan pemeriksaan.
• Menjaga netralitas jabatan, akun resmi, fasilitas, serta waktu kedinasan.
• Mendukung ruang dialog yang aman, inklusif, dan berdasarkan hukum.

Contoh situasi kerja + respons ideal

Dalam grup percakapan kantor, seorang pegawai membagikan video tanpa sumber yang menyerukan agar kelompok tertentu “diusir” dan menyebut akan ada aksi pada akhir pekan. Respons ideal bukan meneruskan video ke grup lain atau langsung memberi label kepada pengirim. Pegawai mencatat tautan dan konteks yang tersedia, menanyakan atau memeriksa sumber melalui kanal yang aman, lalu melaporkan indikasi ancaman kepada atasan atau petugas keamanan sesuai prosedur. Jika ada ancaman spesifik dan segera, ia mengutamakan keselamatan serta menghubungi pihak berwenang. Ia mengingatkan grup agar tidak menyebarkan materi sebelum diverifikasi dan tetap melindungi identitas pihak yang tidak perlu diketahui. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh pihak berwenang secara objektif.

Tips ujian

Pilih respons yang setia pada dasar negara, menolak kekerasan, menjaga netralitas dan hak, memeriksa bukti, serta melapor secara proporsional. Jangan menyamakan kritik damai atau identitas tertentu dengan ancaman.

Jebakan umum

• Melabeli orang “radikal” hanya karena identitas, pakaian, agama, atau kritiknya terhadap kebijakan.
• Mengabaikan ancaman nyata karena takut dianggap ikut campur, meskipun tersedia jalur pelaporan.
• Membagikan ulang konten berbahaya untuk meminta pendapat atau menggalang kecaman.
• Melakukan penyelidikan atau konfrontasi yang dapat membahayakan diri dan mengganggu pemeriksaan.
• Menganggap loyalitas berarti menutup-nutupi perilaku berbahaya demi nama baik instansi.
• Membalas ujaran kebencian dengan penghinaan terhadap kelompok lain.
• Menggunakan fasilitas atau akun kedinasan untuk menyebarkan pandangan politik pribadi.

Rujukan

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 memuat nilai Loyal dalam core values ASN BerAKHLAK. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan nilai dasar dan tanggung jawab ASN. Kementerian PANRB menjelaskan keterkaitan nilai Loyal dengan komitmen pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.